Upaya penerapan jalan berbayar yang digadang-gadang mampu mengurai kemacetan di DKI Jakarta mengalami kendala. Sebab, dua perusahaan peserta lelang proyek
Dua perusahaan peserta lelang itu mundur diduga karena ketidakpastian dalam proses tender proyek tersebut.
Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar banyak mengenai penyebab mundurnya dua perusahaan dari lelang proyek
Anies hanya berkata Pemprov DKI akan berkonsultasi dengan Kejaksaan untuk memastikan proses lelang proyek tidak bermasalah. Ia tidak ingin realisasi proyek dikebut, tapi menimbulkan masalah di kemudian hari.
Meski ada risiko realisasi penerapan jalan berbayar elektronik mundur dari target, Anies menilai itu bukan persoalan. Alasannya, kata dia, Pemprov DKI lebih memprioritaskan pembenahan transportasi publik.
“Yang lebih penting itu membuat transportasi umum lebih banyak, di situlah inti dari kebijakan kami,” kata Anies.
Selain itu, Anies juga belum memastikan apakah polemik lelang tersebut akan menentukan kelanjutan proyek atau tidak. Ia hanya menjawabnya singkat “Kita ikuti saja prosedurnya. Kita tunggu hasilnya nanti, ya.”
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan, Bambang Prihartono merespons niat Gubernur Anies Baswedan untuk mengutamakan pengembangan transportasi umum ketimbang
Bambang menilai, kebijakan tersebut berpotensi tidak efektif untuk mengurai kemacetan.
“Membangun angkutan massal, tapi tidak diikuti dengan kebijakan push-nya, nanti kejadiannya seperti kereta api bandara yang kosong terus,” kata Bambang kepada reporter Tirto, Senin
Meski demikian, Bambang memaklumi keputusan Anies Baswedan. Menurutnya,akan tetap melanjutkan ERT Ring 3 yang cakupannya berada di wilayah perbatasan.
“Tapi kalau dimainkan di perbatasan doang, ya sama saja. Nanti di dalam
Bambang menambahkan “sementara di pemprov belum rampung, mungkin bisa melakukan push dalam bentuk lain, seperti pengetatan parkir.”
0 comments:
Post a Comment